Iklan Media Multi Cakrawala

Iklan

Iklan

PERISTIWA

Zama
20 November, 2026, 20.11.26 WIB
Last Updated 2026-11-20T10:05:23Z
DaerahParlemenPolitik

Wakil Bupati Pesawaran Sampaikan Raperda BMD dan Jawaban atas Pandangan Tujuh Fraksi DPRD


Pesawaran,MediaMultiCakrawala.com -
Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali mewakili Bupati Nanda Indira B. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2026 sekaligus memberikan jawaban atas Pandangan Umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedong Tataan, Jumat (20/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, efisien dan akuntabel. Hal tersebut penting untuk menjaga aset milik pemerintah daerah sekaligus meningkatkan pemanfaatannya agar lebih produktif dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Raperda BMD disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru, khususnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, sekaligus memperkuat kepastian hukum, pengamanan aset, serta mencegah potensi penyalahgunaan dan sengketa aset daerah.

Menanggapi pandangan tujuh fraksi DPRD, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi konstruktif. Sejumlah hal menjadi perhatian, di antaranya percepatan sertifikasi aset tanah, digitalisasi pengelolaan BMD melalui SIPD, optimalisasi aset yang belum dimanfaatkan, pengawasan berjenjang, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola aset.

Terkait inventarisasi aset tanah, pemerintah daerah mencatat sebanyak 353 bidang telah bersertifikat, sementara 180 bidang lainnya belum bersertifikat. Pemkab Pesawaran akan terus berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk mempercepat proses sertifikasi dan memperkuat perlindungan hukum atas aset daerah.

Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan aset yang belum produktif melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan, serta bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wakil Bupati menegaskan, Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang profesional, transparan dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pesawaran sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** (zama)